Kamis, 29 November 2012

0 Perusahaan Dengan PROPER Hitam Bakal Diproses Hukum

PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Pabrik Palimanan, Chevron Geothermal Salak, Ltd, PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, Chevron Geothermal Energy Area Kamojang, Star Energy Geothermal Indonesia, Ltd. Unit Panas Bumi Drajat, Holcim Indonesia, Tbk-Cilacap Plant, Uniliver Indonesia TBk-Pabrik Rungkut, PT. Semen Gresik (Persero) Tbk-Pabrik Tuban, PT. Erna Djuliawati (Lyman Group), PT. Adaro Indonesia, PT. Badak LNG dan Medco E&P Indonesia-Rimau Assetwww.emliindonesia.com - Penilaian yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), yang melibatkan 22 Badan Lingkungan Hidup Provinsi di Seluruh Indonesia terhadap 1317 perusahaan yang meliputi sektor manufaktur, pertambangan, energi & migas, agroindustri, serta sektor kawasan dan jasa, telah menetapkan 12 perusahaan meraih peringkat emas.




Diantara 12 perusahaan tersebut adalah PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Pabrik Palimanan, Chevron Geothermal Salak, Ltd, PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, Chevron Geothermal Energy Area Kamojang, Star Energy Geothermal Indonesia, Ltd. Unit Panas Bumi Drajat, Holcim Indonesia, Tbk-Cilacap Plant, Uniliver Indonesia TBk-Pabrik Rungkut, PT. Semen Gresik (Persero) Tbk-Pabrik Tuban, PT. Erna Djuliawati (Lyman Group), PT. Adaro Indonesia, PT. Badak LNG dan Medco E&P Indonesia-Rimau Asset.




Seperti diketahui peringkat emas adalah peringkat tertinggi dalam penilaian PROPER atau program penilaian penaatan perusahaan atas pengelolaan lingkungan hidup. Menteri ingkungan Hidup Baltasar Kambuaya menyatakan dalam periode penilaian PROPER tahun 2011-2012 ini terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang mengikuti penilaian.




"Jumlah tahun ini meningkat, padahal pada priode 2010-2011 KLH bersama 8 intitusi lingkungan hidup provinsi haya mengawasi 1002 perusahaan. Jumlah peserta dalam dua tahun terakhir ini memang meningkat tajam" papar Menteri Lh kepada wartawan di Jakarta (28/11).




Dia menambahkan, untuk priode ini, sebanyak 119 perusahaan (9%), meraih peringkat hijau, peringkat biru berjumlah 771 perusahaan (59%), peringkat merah berjumlah 331 perusahaan (25%), peringkat hitam berjumlah 79 perusahaan (6%). Dibandingkan tahun sebelumnya, perusahaan peringkat emas meningkat 140%, hijau 119%, biru 59%, namun peringkat merah meningkat menjadi 25% dan hitam 6%.




"Meningkatnya peringkat merah dan hitam disebabkan karena bertambahnya perusahaan peserta Proper," ujarnya lagi.




Kambuaya sendiri secara tegas mengatakan, bagi yang meraih peringkat hitam pihaknya akan melanjutkan dengan proses penegakan hukum lingkungan. Saat ini Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan KLH telah menindaklanjuti 49 perusahaan peringkat hitam tahun 2010-2011. Dua perusahaan direkomendasikan untuk proses penyidikan, 37 perusahaan dikenakan paksaan pemerintah untuk membangun unit-unit pengendalian limbah, 6 perusahaan dikenakan sangsi administrasi, 2 perusahaan dikenakan teguran tertulis dan 2 perusahaan ditutup.


Sumber : www.emliindonesia.com

0 Pengembangan Migas Bergeser ke Laut Dalam

Pengembangan, Migas, Laut Dalam, ESDM, Evita Legowo, Indonesia


WWW.EMLIINDONESIA.COM - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan saat ini ada perubahan paradigma migas Indonesia. Perubahan ini adalah bergesernya pengembangan migas dari onshore (laut dangkal) ke deep water atau laut dalam.




Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan ketika menjadi pembicara dalam acara Indonesia-Norwegia, kerjasama dengan Norwegia dalam pengembangan laut dalam penting karena negara itu memiliki banyak pengalaman. Di sisi lain, sebagian besar penemuan baru migas Indonesia berlokasi di laut dalam.




"Kami ingin belajar banyak dan investor Norwegia dapat menanamkan uangnya dengan mengembangkan laut dalam bersama kami," kata Evita dilansir situs resmi Kementerian ESDM, Jumat (30/11/2012).




Menurut Evita, sebagian besar migas laut dalam berlokasi di Indonesia Timur. Sejumlah kontrak kerja sama pengembangan laut dalam, juga telah ditandatangani dan Norwegia memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam pengembangan laut dalam. Karena itu, pemerintah mengajak investor negara tersebut agar mau mengembangkan laut dalam di Indonesia.




Sebagai informasi, potensi sumber daya migas nasional tersebar dalam 60 cekungan sedimen (basin). Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 cekungan belum pernah dilakukan kegiatan eksplorasi dan sebagian besar berlokasi di laut dalam. Ke-22 cekungan tersebut adalah Ketungau, Pembuang, Lombok Bali, Flores, Tukang Besi, Minahasa, Gorontalo, Sala Bangka, South Sula, West Buru, Buru, South Obi, North Obi, East Halmahera, North Halmahera, South Seram, West Weber, Weber, Tanimbar, Waropen dan Jayapura.


Sumber : www.emliindonesia.com




Technorati : , , , , ,

Del.icio.us : , , , , ,

Zooomr : , , , , ,

Flickr : , , , , ,

Rabu, 28 November 2012

0 BP Temporarily Banned From Contracts With U.S. Government

articles, artikel pertambangan, berita hari, berita hari ini, berita harian, berita indonesia, berita onlineBP Plc (BP/), which agreed to plead guilty to criminal charges after the worst oil spill in U.S. history, will be suspended from winning new contracts from the federal government, the U.S. Environmental Protection Agency said today.




The EPA said it imposed the ban because the company's conduct during the 2010 Deepwater Horizon disaster showed a "lack of business integrity." The action doesn't affect existing contracts, and BP said it already was working to get the ban lifted. The incident killed 11 people and caused the largest environmental disaster in U.S. history, it said.




BP on Nov. 15 reached a settlement with the Justice Department, agreeing to pay $4.5 billion to end all criminal charges and resolve securities claims relating to the Gulf explosion. At the time, the company said it hadn't been advised of any government action on contracts and specialists said it might escape even a temporary ban.




The suspension "sends the signal to BP, and incidentally to the whole oil and gas drilling industry, that the United States will take strong steps to protect itself against a recurrence of that tragedy," said Charles Tiefer, a law professor at the University of Baltimore who focuses on government contracting.






'Negative Mark'




"BP quite likely did more damage to the United States than any other federal contractor that I can remember, in terms of inflicting many billion dollars of environmental harm and destruction," he said.




Tiefer, who served on the U.S. Commission on Wartime Contracting, added that the EPA's action will "take a toll" on BP. Even after the suspension expires, BP may have "an extremely negative mark" with the U.S. government, which includes a contractor's past performance as part of its evaluations for awards, he said.




While the EPA didn't say how long the ban would last, suspensions generally don't exceed 18 months or until the end of legal proceedings.




In a statement, the company said it was working with the EPA to demonstrate "present responsibility" so it can have the suspension lifted.




"BP has been in regular dialogue with the EPA and has already provided both a present responsibility statement of more than 100 pages and supplemental answers to the EPA's questions based on that submission," it wrote.






Proposed Agreement




The agency has informed BP that it is preparing a proposed agreement that "would effectively resolve and lift this temporary suspension," it said. "The EPA notified BP that such a draft agreement would be available soon."




BP shares fell less than 1 percent to close at 429.4 pence in London. They had dropped as much as 2.9 percent after the suspension was announced.




BP produces about 770,000 barrels of oil equivalent a day in the U.S., more than 20 percent of the company's global output. BP had revenues of $131 billion in U.S. last year, more than a third of its global total.




The company in fiscal year 2011 was the Defense Department's biggest fuel supplier with awards valued at about $1.35 billion. Its contracts with the military surged 33 percent from $1.02 billion in the previous year, according to data compiled by Bloomberg.




Defense Contracts




The firm received 49 percent more in defense contracts in 2011 than the No. 2 fuel supplier, San Antonio-based Valero Energy Corp. (VLO) BP won a $782 million Pentagon award for fuel in May even as it continued to face legal challenges. Full fiscal 2012 figures aren't yet available.




"The suspension of BP is surprising and a win for holding all companies, big or small, accountable to the federal government and taxpayers," said Scott Amey, general counsel for the Washington-based Project on Government Oversight.




Amey questioned whether the government could put BP "in timeout" because it is a top federal contractor supplying petroleum products to the Pentagon.




"Let's see how long the suspension lasts or if the military grants any waivers," he said.




The company will be able to seek permits to drill on parcels for which it has already been awarded leases in previous auctions, said Tommy Beaudreau, director of the U.S. Bureau of Ocean Energy Management.






Oil Leases




BP didn't bid in an auction for offshore oil leases that were opened today, Beaudreau said. The leases give winning bidders the right to seek permits to drill in sections of the Gulf of Mexico. The agency said the company wouldn't have been awarded any of the leases even if it had been the high bidder, due to the temporary ban.




"That suspension applies only to new contracts with the federal government and does not apply to activities under BP's existing leases." Beaudreau said.




News of the suspension follows a Nov. 23 announcement that Lamar McKay, head of BP's U.S. operations, will move to London to become chief executive officer of the company's exploration and production unit called Upstream. McKay will report to Chief Executive Officer Bob Dudley.




"This signal from the U.S. on management integrity has real significance," said Peter Hutton, an analyst for RBC Capital Markets.






Boeing Ban




The critical question is whether this is "a shot across BP's bows to get settlement, or a more sustained stance," he said.




Large companies or their divisions have been suspended or debarred in the past. The Air Force in 2003 suspended three units of Boeing Co. (BA) in response to allegations that several former employees conspired to steal trade secrets from Lockheed Martin Corp. (LMT) during a competition. The suspension was lifted in 2005.




"When someone recklessly crashes a car, their license and keys are taken away," said Massachusetts Representative Edward Markey, the top Democrat on the House Natural Resources Committee. "The wreckage of BP's recklessness is still sitting at the bottom of the ocean and this kind of time out is an appropriate element of the suite of criminal, civil and economic punishments that BP should pay for their disaster."


Source : www.emliindonesia.com




Technorati : , , , , , , ,

Del.icio.us : , , , , , , ,

Zooomr : , , , , , , ,

Flickr : , , , , , , ,

0 www.emliindonesia.com

New look www.emliindonesia.com SPKG8SBVGAFC

Selasa, 27 November 2012

0 Wamen ESDM Minta Pom Bensin di Daerah Elite Tak Jual Premium

emli, emliindonesia, emlitraining, rubi rubiandini, wamen esdmJAKARTA - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini menyarankan agar penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran sebaiknya harus ada pengkategorian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau pom bensin.




Rudi mengatakan, saat ini ada 1.600 SPBU di seluruh Indonesia, sehingga perlu ada pengkategorian berdasarkan lokasi SPBU. Pengkategorian tersebut akan memperioritaskan jenis BBM sesuai tingkat ekonomi masyarakat sekitar SPBU.




"Di tempat-tempat rumah mewah, di tempat yang sekelilingnya adalah orang yang cukup disitu ada SPBU yang jelas pertamaxnya ada, ditutup saja sekalian penjualan premiumnya," kata Rudi, di Hotel Bidakara, Selasa (27/11/2012) malam.




Rudi menambahkan, oleh sebab itu sebaiknya Badan Pengatur kegiatan Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas) dan Pertamina sebagai lembaga yang mengatur dan melaksanakan penyaluran BBM melakukan pengkategorian pada 1.600 SPBU yang berada di seluruh Indonesia.




"Mana saja yang bisa dilakukan dengan versi A, dengan versi B, mana versi C. A misalnya full tidak ada premium, B ada premium tapi dikasih jam, yang C yang premiumnya tidak boleh dihilangkan seperti di pelosok dan pinggiran, jadi harus dipilah," Jelas Rudi.


Sumber : www.emliindonesia.com




Technorati : , , , , , , , ,

Del.icio.us : , , , , , , , ,

Zooomr : , , , , , , , ,

Flickr : , , , , , , , ,

 

Hukum Pertambangan Indonesia Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates